10 Alasan Kenapa SBY Tidak Layak Dipilih Lagi

2009-05-27T05:33:00.000-07:00

Memang harus jujur diakui bahwa selama pemerintahan SBY sudah ada beberapa hasil positif yang bisa dirasakan, yaitu terutama soal keamanan-pertahanan , politik-demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Istilah Siswono Yudhohusodo, “Pemerintahan SBY memang sudah menghasilkan kemajuan. Namun sayangnya, negara lain/tetangga jauh lebih maju dari kita.” Artinya, negara kita tetap saja tertinggal atau kalah dengan negara lain/tetangga.

Karena itu, dengan political cost yang demikian besar tapi hasilnya masih sebatas “rata-rata atau biasa-biasa saja” maka agaknya rakyat perlu mencari figur Presiden Baru pada Pilpres Juli mendatang, agar negara kita bisa lebih cepat pulih, maju, dan makmur/sejahtera.

Setidaknya ada 10 alasan kenapa SBY tidak layak dipilih lagi:

1. Karakternya kurang tegas dan selalu ambigu dalam mengambil keputusan untuk persoalan-persoalan strategis. Contohnya, ketika SBY ditekan anggota DPR untuk beberapa kasus legislasi dia cenderung mengalah dan kompromi dengan mereka, padahal dalam Pilpres 2004 dia mendapat mandat dari rakyat lebih dari 60% suara. Kenapa mesti harus kalah dengan DPR? Mungkin ini bisa kita lihat dari profesinya dulu yang lebih banyak ditugaskan sebagai staf administrasi sehingga beliau tidak terbiasa untuk mengambil keputusan yang taktis strategis dalam waktu terbatas.

2. Dalam pemberantasan korupsi selama regim pemerintahannya terkesan “tebang pilih”. Misalnya, jika figur-figur yang akan dijadikan “tersangka” bakal berdampak politis bagi posisinya, maka SBY cenderung mengambil sikap mem'peti-es'kan kasus tersebut. Contohnya, ada beberapa menterinya yang jelas terindikasi kasus korupsi di KPU, Depkumham, Dephut, DPR, dll, tapi terkesan dibiarkan/tidak ditindaklanjuti. Karena, mungkin, nantinya akan berdampak pada posisinya. Sementara untuk kasus dijadikannya tersangka Besannya (yaitu Aulia Pohan) karena SBY sudah dalam posisi terpojok/tidak dapat berkelit lagi, setelah mendapat sorotan dari rakyat dan beberapa pakar hukum. Kenapa proses hukum dalam pemberantasan korupsi sangat lambat sedangkan bila kita tinjau dari segi amanat konstitusi seharusnya perkara korupsi adalah perkara yang harus diprioritaskan dibanding tindak pidana lainnya.

3. Pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 5%-6% selama pemerintahannya ternyata tidak berdampak apa-apa pada rakyat kecil secara mayoritas. Disinyalir yang menikmatinya justru adalah para orang kaya dan pengusaha kelas kakap, karena memang mereka yang sengaja diuntungkan secara politis maupun bisnis oleh kebijakan-kebijakan ekonomi SBY. Inilah akibat fatal dari visi ekonomi “Neo Liberal” yang dianut regim SBY, dan bukan ekonomi “Pro Rakyat”. Ini mungkin berkaitan dengan strategi politiknya ke depan untuk mempertahankan kedudukannya dengan dukungan finansial dari para pengusaha yang diuntungkan olehnya. Dan terbukti, pada pemilu legislatif 9 April lalu Partai Demokrat menjadi pemenangnya. Dan apabila negara kita terus melaju dengan angka pertumbuhan dibawah 2 digit maka untuk selamanya negara ini akan tetap miskin. Hal ini sangat paralel bila dibandingkan dengan pertumbuhan hutang yang semakin tinggi.

4. Terlalu tunduk dengan kemauan pihak asing atau negara-negara donor, sehingga posisi RI seperti didikte oleh mereka. Artinya, harga diri dan martabat kita jatuh di mata cukong-cukong asing tersebut gara-gara sikap lembek dan penakut SBY. Contoh kasus, kita selalu kalah dalam re-negosiasi kontrak karya pertambangan seperti kasus Freeport, Newmount, ExxonMobil dan lain-lain. Juga kasus perbankan dan telekomunikasi seperti kasus Indosat.

5. Meski kita berhasil keluar dari jerat hutang IMF, ternyata hutang RI selama pemerintahan SBY tetap tinggi. Menurut ekonom Econit, Hendri Saparani, hutang luar negeri kita (dari G to G) selama pemerintahan SBY diam-diam bertambah sebesar Rp 400 triliun. Padahal di mana-mana orang-orang kepercayaan SBY selalu berkoar bahwa hutang RI berkurang banyak. Dan masih ada isu lain bahwa kita bisa lolos dari hutang IMF karena dikonversi menjadi hutang ADB.

6. Dengan dana APBN sebesar Rp 1000 triliun lebih setiap tahun ternyata tidak banyak prestasi pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintahannya. Infrakstuktur yang dibangun pun jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Lalu dana yang dikucurkan untuk KUR, PNPM, BOS, BLT pun segitu saja jumlahnya. Lalu uang sebanyak itu dipakai buat apa? Padahal pada pemerintahan- pemerintahan sebelumnya dana APBN kita tidak lebih dari Rp 400 triliun.

7. Harga-harga sembako dan kebutuhan rumah tangga selama pemerintahan SBY selalu tidak stabil dan cenderung naik setiap saat/bulan, sehingga hal ini sangat memusingkan kepala ibu-ibu rumah tangga yang anggaran belanja bulanannya sangat pas-pasan, terutama ibu-ibu dari kalangan menengah ke bawah. Contohnya, harga beras saat ini pada kisaran Rp 4000-5000/kg padahal sebelum SBY harganya Rp 1.500-2.500/ kg. Harga telur sekarang pd level Rp 13.000-14..000/ kg padahal sebelum SBY harganya Rp 7.000-14.000/ kg. Harga ayam potong Rp 21.000-22.000/ kg padahal sebelumnya Rp 12.000-13.000/ kg. Harga minyak goreng Rp 12.000/liter padahal sebelumnya Rp 6.000/liter, dan masih banyak lagi. Inilah akibat dari SBY yang tidak bisa mengendalikan gerakan Menteri Perdagangan, yang kebijakannya sangat tidak pro-rakyat.

8. Meski harga-harga komoditas pertanian di pasaran selalu naik, seperti harga gabah/padi, sayuran, dan buah-buahan tapi yang menikmati bukanlah para petani, melainkan justru para pedagang/makelar/ distributor. Para petani tetap saja hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan, karena harga-harga komoditas tersebut di tingkat petani tetap saja rendah/kecil.

9. Tidak mampu menuntaskan Agenda Reformasi bahkan terkesan stagnan (jalan di tempat). Contohnya reformasi birokrasi hingga kini tidak jalan. Pungli, suap, sogokan masih saja langgeng di pusat-pusat pelayanan publik, seperti KTP, SIM, STNK, pajak, PLN, bea cukai, kir kendaraan, dan lain-lain.

10. Regim SBY terkesan mempetieskan/ menghentikan Kasus BLBI dengan dalih sangat sulit mengumpulkan alat bukti. SBY malah diketahui berteman akrab dengan pengusaha yang terjerat kasus BLBI, yaitu David Nusa. Padahal total uang negara yang dirampok pengusaha/konglomerat busuk sebesar Rp 600 triliun. Sementara uang yang berhasil dikumpulkan oleh KPK baru sekitar Rp 600 miliar.

Perbedaanya sangat jauh kan, bagai langit dan bumi, hehehehehehe

(didapat dari berbagai sumber)

Daftar Negara/Bank Kreditor Utang Terbesar Indonesia

2009-05-26T04:06:00.000-07:00

Daftar Negara/Lembaga Kreditor Utang Luar Negeri terbesar Indonesia

Jepang
45,5% atau 29.8 miliar USD* atau Rp 358 triliun
ADB (Asian Development Bank)
16,4% atau 10.8 miliar USD atau Rp 129 triliun
World Bank (Bank Dunia)
13.6% atau 8.9 miliar USD atau Rp 107 triliun
Jerman
4.7% atau 3.1 miliar USD atau Rp 37 triliun
Amerika Serikat
3.7% atau 2.3 miliar USD atau Rp 28 triliun
Inggris
1.7% atau 1.1 miliar USD atau Rp 13 triliun
Negara/lembaga lain
14.6% atau 9.6 miliar USD atau Rp 115 triliun

Data Utang Luar Negeri Indonesia (2001-2009** )

2001 : 58,791 miliar USD
Tambahan Utang (5,51 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4,24 miliar USD)
2002 : 63,763 miliar USD
Tambahan Utang (5,65 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4,57 miliar USD)
2003 : 68,914 miliar USD
Tambahan Utang (5,22 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4.96 miliar USD)
2004 : 68,575 miliar USD
Tambahan Utang (2,60 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,22 miliar USD)
2005 : 63,094 miliar USD
Tambahan Utang (5,54 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,63 miliar USD)
2006 : 62,02 miliar USD
Tambahan Utang (3,66 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,79 miliar USD)
2007 : 62,25 miliar USD
Tambahan Utang (4.01 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (6,32 miliar USD)
2008 : 65,446 miliar USD
Tambahan Utang (3,89 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,87 miliar USD)
2009*: 65,7 miliar USD
Tambahan Utang (????), cicilan utang + bunga (>5 miliar USD)

* 1 USD = Rp 12.000 (asumsi rata-rata) -
** Data Utang Indonesia per 31 Januari 2009. www.dmo.or.id atau Perkembangan Utang Pemerintah 2001-2009
Berdasarkan kebijakan dan diplomasi Pemerintah RI saat ini, pada tahun 2009 jumlah utang luar negari Indonesia akan meningkat. Indonesia akan menambah utang dari ADB, Amerika Serikat, Australia (standby loan), dan lembaga/negara lain.

*****

Dari data posisi utang luar negeri tiap tahunnya, kita melihat bahwa kebijakan pemerintah selalu gali lubang tutup lubang. Tabiat membayar utang dengan utang lagi, merupakan mental yang terus dipupuk oleh Pemerintah SBY. Mengenai dampak utang dan besarnya Utang Indonesia selama 2001-2009, saya telah menulisnya di Fakta-Fakta Tersembunyi SBY-JK (3): Utang Indonesia Membengkak 1667 Triliun

Disisi lain, banyak utang luar negeri Indonesia yang merupakan peninggalan utang era Soeharto yang tidak pantas dibayar oleh rakyat Indonesia, mengingat 30% dana utang luar negeri masuk ke kantong-kantong kroni Soeharto. Harusnya pada tahun 2006, Indonesia mengambil kebijakan pembebasan utang yang diberikan beberapa negara kreditor. Tapi, sayang…..pemerintah pada saat itu tetap ngotot ingin melunasi semua utang kroni/korupsi Soeharto, disisi lain dana kesehatan dan kejahteraan bagi rakyat miskin sangatlah minim dibanding cicilan utang.

Bayangkan setiap tahun pemerintah menggangarkan puluhan triliun untuk membayar bunga dan utang. Dan sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Namun ironisnya, meskipun pemerintah tahu konsekuensi bahwa setiap penambahan utang, berarti tiap tahun rakyat harus membayar bunga utang tersebut yang jumlahnya sangatlah besar. Sampai kapan kita menjadi negara yang terus mengutang? Mengapa tidak mengikuti langkah China di era 80-an hingga saat ini yang enggan berutang? Dan perlu dicatat bahwa ekonomi China bangkit menjadi salah satu ekonomi terkuat dunia bukan karena utang, tapi karena kemandirian negaranya dalam memanfaatkan manusia yang dilatih + pengelolaan sumber daya alam yang terbatas. Mengapa Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam (lahan yang subur) tidak dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia? Yang pasti, sumber daya manusia Indonesia perlu diberi pelatihan, dan pemerintah secara pro-aktif mengembangkan kebijakan pengolahan industri pertanian, perkebunan, manufaktur sehingga meningkatkan nilai jual pengelolaan sumber daya alam kita. Jangan lagi menjual batubara, gas, emas yang besar-besaran ke luar negeri, beranikah pemerintah?

Katakan Tidak pada : Utang

Ciptaanku

10 Alasan Kenapa SBY Tidak Layak Dipilih Lagi

Daftar Negara/Bank Kreditor Utang Terbesar Indonesia